Kebijakan Pemerintah Penghapusan Dana Desa Oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) R.I

BENGKULUPOST.CO-Akhmad Muqowam Ketua Panitia Khusus (Pansus) Undang-Undang Desa, menyesalkan pencabutan Dana Desa oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020.⁣

UU tersebut mengatur tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.⁣

“Dalam ketentuan Pasal 28 angka 8 di UU Nomor 2 tahun 2020 sudah sangat jelas bahwa Dana Desa tidak akan ada lagi,” ujarnya melalui pesan elektronik yang diterima suarasurabaya.net, Selasa (23/6/2020).⁣

Muqowam menjelaskan, Dana Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 ayat 2 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa harus dijalankan sesuai ketentuan perundangan.⁣

“UU Desa memang merupakan tonggak keberpihakan negara terhadap desa. Apalagi di dalam UU tersebut memuat asas rekognisi dan subsidiaritas, yaitu eksplorasi dari nilai-nilai budaya desa, yang artinya desa mendapat pengakuan sebagai sebuah entitas yang harus diakui keberadaannya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sekaligus diberikan kewenangan untuk mengurus sendiri kewenangan yang berskala desa,” paparnya.⁣

Menurut Muqowam, di situlah orchestrasi pembangunan nasional akan harmonis setelah adanya UU Desa, dalam arti meletakkan desa sebagai subjek pembangunan.⁣

Tidak seperti masa lalu, di mana desa cuma dijadikan objek pembangunan di Indonesia.⁣

Karena itu, Muqowam mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menjelaskan kepada publik khususnya para aparatur desa dan masyarakat desa mengenai penghapusan Dana Desa.⁣

Penjelasan itu penting, supaya masyarakat bisa menilai dan mengevaluasi keberpihakan Pemerintah terhadap desa dan masyarakat desa, serta penting bagi masa depan pemerintahan.(NASUTION)⁣

Sumber : Suara Surabaya ⁣

22 thoughts on “Kebijakan Pemerintah Penghapusan Dana Desa Oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) R.I

  1. S7 DD DIHAPUS, KARNA MASYARAKAT JADI MAKIN MANJA, SEMANGAT GOTONG ROYONGNYA SIRNA, SYA LEBIH SETUJU KALO DD DI JADIKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN , AGAR KETERLIBATAN MASYARAKAT BANGUN DESA JADI MAKIN SEMANGAT, SEKARANG INI DDJUSTRU MEMBUAT MAKIN BANYAK ORANG JADI RAJA KECIL.

  2. Bumdes di NTB Banyak Tidak Jalan danya banyak raib entah kemana, hadeeeh…mmending turu Program PNPM MPD Aja… terbukti epektip. Tidak banyak bocornya.

  3. Ass. Mhn mf sblmx, sy jg sepakat klo dana Desa d hapuskan, agar supaya bisa d alihkan kembali keguru2 PNS yg bertugas d daerah terpencil tanpa melihat status/kategori Desa/wilayahnya, yg terpenting tempat tugasx terpencil, jarak tempuh kurang lebih satu setengah jam, serta medanx yg sulit sekalipun dgn roda dua, maka mereka2 wajar mendapatkan tambahan penghasilan dan tdk menutup kemungkinan dgn tambahan itu mereka jg bsa sedikit berbagi utk membantu siswa yg kurang mampu tanpa harus sllu berharap dgn dana Skolah. Trmksih…..🙏🙏🙏

  4. Maksud pemerintah baik dengan mengalokasikan dana desa namun demikian kenyataan dilapangan tidaklah sesuai dengan harapan, banyak cara bagi aparatur desa untuk memanfaatkan dana desa bagi kepentingan pribadi.
    Pada umumnya difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang mudah utk diambil.keuntungan bagi pribadi2 di pemerintah desa.

  5. Dana Desa di wilayah kami untuk alokasi pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Dana Desa tidak bileh dihapus.

  6. Sebaiknya dana desa tetap di berikan akan tetapi untuk desa yg mau maju di bidang PNPM dan mau mengembangkan SDM di sertai implementasi di lapangan bukan cuman laporan ke bupati dan inspektorat sajah karena yg terjadi masyarakat melakukan kontrol sosial di lapangan pun di anggap ancaman bagi mereka

  7. Saya setuju, dg hutang negara yg sudah banyak, besarnya anggaran perdesa tiap tahun juga besar,
    1 miliar lebih, di Indonesia ada puluhan ribu desa, betapa bnyak uang yg perlu dikeluarkan, ditambah lagi dg pandemi korona seperti sekarang ini, saya setuju.
    Kemudian dr segi kemandirian, desa akan menjadi lebih mandiri, tidak manja kayak anak anak yg minta duit terus sama orang tuanya.
    Klo nggak ada duit nanti akan muter sendiri otaknya buat nyari duit.

  8. Dana desa sangat di butuhkan di desa, sistim pelaporan dan pengawasan yg perlu di perketat. Petensi korupsi sangat tinggi ketika manejemnya tdk di perbaiki.

  9. Sy sangat setuju DD dihapus, karena masyarakat desa tdk merasakan itu.
    Tdk tau kmna itu uangnya…
    Hanya menghamburkan uang negara..

  10. Sederhana saja…
    Sekarang dari sekian banyak Desa.
    Mana yang lebih banyak?
    Penyimpangan atau Manfaat.
    Kalo manfaat nya besar, kenapa harus dihapus?
    Tapi…..
    Kalau hanya segelintir oknum yang melakukan penyelewengan Dana Desa,
    Oknum nya saja yang di tindak.
    Jangan Sebab Nila Setitik Rusak Susu Sebelanga.

  11. Dana Desa itu progamx mulia krn langsung menyentuh masyarakat terutama msy yg terpinggirkan namun klo pelaksanaanya tidak dilakukan dgn hati maka tujuan yg mulia itu menjadi racun…klo DD mau dihapus tentunya kita perlu melihat dampak terutama terhadap para pendamping DD ( P3MD ) sehingga tidak mengulangi lagi kasus yg sama yaitu bertambahx pengangguran seperti terjadi pada para pendamping program Pnpm – GSC yg mana sejak januari 2019 sah menjadi penganggur ..sehingga perlu di kaji lagi….mks

  12. Setuju Dana Desa dihapus, biar tidak jadi bahan perbincangan orang yg awam, karena dijelaskan pun tidak pernah mau mengerti alias berpura2 tidak paham, karenanya biar para yg mau nyalon kades berfikir panjang

  13. Saya setuju dana desa di hapus. Namun hendaknya di ganti dengan kewajiban mengusul satu kegiatan bagi setiap desa dengan nilai tertentu guna di bangun oleh pemerintah kabupaten atau provinsi. Agar desa tetap mendapat pembangunan yang merata…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.