Kades Tidak Bisa Asal Tunjuk Dan Berhentikan Perangkat Desa

Bolehkah Kepala Desa Mengganti Seluruh Perangkat Desa?

Pertanyaan

Apakah melanggar UU Desa jika seorang kepala desa yang baru terpilih mengganti seluruh aparat desa yang sudah lama?

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Perangkat desa terdiri dari

a.   sekretariat desa,

b.    pelaksana kewilayahan, dan

c.    pelaksana teknis yang berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa.

b.    mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

c.    memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

d.    menetapkan Peraturan Desa;

e.    menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

f.     membina kehidupan masyarakat Desa;

g.    membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa

i.      mengembangkan sumber pendapatan Desa

j.     mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

k.    mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;

l.      memanfaatkan teknologi tepat guna;

m.  mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

n.    mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

o.    melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) mengingatkan kepada para kepala desa (Kades) yang terpilih dalam pemilihan Kades (Pilkades) 20 Februari kemarin agar tidak semena-mena dalam mengangkat atau memberhentikan perangkat desa.

Kepala Dinas PMD Rejang Lebong, Suradi Rifai melalui Kabid Kelembagaan Masyarakat, Sosial Budaya dan Pemerintahan Desa Bobby Harpa Santana mengatakan, dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus melalui mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup).

“Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sudah ada mekanismenya, tidak serta merta ditunjuk oleh Kades, pengangkatan perangkat desa harus melalui penjaringan,” kata Bobby dikonfirmasi

Dia menjelaskan, dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa itu diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 14 Tahun 2017 tentang struktur tata kelola pemerintah desa dan Perbup Nomor 15 Tahun 2017 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengangkat desa, serta diatur dalam SK Bupati tentang teknis pelaksanaan penjaringan.

Dalam aturan tersebut, pengangkatan perangkat desa harus melalui proses penjaringan, sehingga perangkat desa yang diangkat merupakan hasil seleksi tim evaluasi diluar pemerintah desa.

Sedangkan pemberhentian perangkat desa sendiri juga harus melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku, dimana perangkat desa tidak bisa diberhentikan jika tidak ada permasalahan atau mengundurkan diri.

“Masa tugas perangkat desa itu sampai 60 tahun, jadi tidak bisa diberhentikan tanpa sebab, perangkat desa baru bisa diberhentikan jika ada faktor yang jelas, seperti jika bermasalah atau mengundurkan diri, bisa dibilang perangkat desa ini sama halnya dengan PNS,” bebernya.

Adapun struktur perangkat desa tersebut yakni unsur sekretariat, meliputi sekretaris desa, Kepala Urusan (Kaur) perencanaan, serta Kaur tata usaha dan keuangan, kemudian unsur pelaksana kegiatan meliputi Kasi pemerintahan, Kasi kesejahteraan dan Kasi pelayanan umum, dan unsur kewilayahan yakni kepala dusun atau Kadus.

“Kami menghimbau kepada seluruh kepala desa agar mempedomani aturan yang ada dalam melakukan pengangkatan atau pemberhentian pernagkat desa, karena semua sudah ada patung hukumnya,” himbaunya.

Tanpa mekanisme penjaringan perangkat desa, Pemerintah Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan berhentikan secara tidak hormat beberapa perangkat desa dan langsung terbitkan SK pemberhentian tanpa musyawarah,juga dengan serta merta menerbitkan SK pengangkatan perangkat baru, jelas ini menyalahi dan melawan hokum juga bertentangan dengan, Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 14 Tahun 2017 tentang struktur tata kelola pemerintah desa dan Perbup Nomor 15 Tahun 2017 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengangkat desa, serta diatur dalam SK Bupati tentang teknis pelaksanaan penjaringan.

“Diharapkan para penegak hukum dan pihak terkait agar tidak mengendapkan persoalan ini, terlebih pihak PMD Rejang Lebong selaku Dinas yang membawahi seluruh Desa dan Kelurahan yang ada di Rejang Lebong seyogyanya tidak lantas mendiamkan masalh ini,”kata salah seorang perangkat desa yang namanya telah dicoret sebagai perangkat desa tanpa alas an jelas.(DARLIN)

One thought on “Kades Tidak Bisa Asal Tunjuk Dan Berhentikan Perangkat Desa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.